Sabtu, 26 November 2016

Kapal TKI Ilegal Tenggelam di Batam, Anshori: Di Balik TKI Ilegal Ada Sindikat Kejahatan Besar dan Pelaku-Pelaku Besar'


Peristiwa tenggelamnya kapal bermuatan TKI ilegal di Perairan Nongsa, Batam, Rabu (2/11/2016) lalu, menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan Komisi IX DPR RI ke Gedung Graha Kepri di Batam, Jumat (25/11/2016).
Kejadian itu menambah riwayat kelam persoalan TKI. Dari sekitar 100 orang penumpangnya, kebanyakan tewas.
Kehadiran wakil rakyat dari Senayan itu ke Batam, bertujuan untuk mencari masukan dengan lintas sektor di Batam seperti dari Pemprov Kepri, Danlantamal, Polda Kepri, Basarnas, BP3TKI, Kanwil Hukum dan HAM, dalam upaya penanganan TKI non prosedural tersebut.
Mereka ingin persoalan itu tidak terulang lagi.
Tidak hanya di Batam yang sering dijadikan tempat transit bagi TKI, tetapi juga di daerah lainnya.
Masukan-masukan itu juga dinilai penting, mengingat Komisi IXDPR RI saat ini juga tengah mengusulkan perubahan atas Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
Anggota Komisi IX DPR RI, Anshori menilai, banyak kasus-kasus pemberangkatan dan pemulangan TKI secara ilegal yang seolah ditutup-tutupi aparat penegak hukum.
Padahal itu erat kaitannya dengan peredaran narkotika.
"Berapa banyak TKI yang pulang secara ilegal? Satu kapal itu bisa menampung berapa orang. Kalau mereka pulang bawa narkoba bagaimana? Penyebaran narkobanya lebih luas lagi," kata Anshori.
Padahal dikatakannya, filosofi awal pemekaran Kepri dari Riau, salah satu tujuannya agar pemerintah daerah bisa fokus pada penanganan soal masalah di perbatasan.
Anshori menilai, pemberangkatan-pemulangan TKI secara ilegal merupakan bagian dari sindikat kejahatan.
"Di balik kejahatan besar, ada pelaku-pelaku besar. Jadi kita memang perlu merumuskan apa yang mau kita lakukan. Jangan sampai hal ini terulang lagi," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Kanwil Hukum dan HAM di Kepri mengatakan, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Agar masyarakat yang mengetahui praktik-praktik pemulangan-pemberangkatan TKI dengan cara ilegal itu, bisa memberikan informasi kepada aparat terkait.
"TKI yang berangkat dan masuk secara ilegal ini tidak lewat pemeriksaan Imigrasi. Kami pernah sosialisasi di Teluk Mata Ikan dua tahun lalu. Mereka sebenarnya tahu kalau ada kapal bermuatan orang yang masuk subuh-subuh ke daerahnya. Tapi mereka tidak tahu kalau itu sebenarnya tidak boleh," katanya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Syamsul Bachri yang ikut dalam rombongan itu mengatakan, dari berbagai pemaparan yang telah mereka dengar, nantinya akan dibawa ke Jakarta dan akan dijadikan pertimbangan dalam merumuskan perubahan UU Nomor 39 tahun 2004.
Menurut dia, regulasi yang baru perlu mengatur secara rinci peran pemerintah, pengerah TKI dan calon TKI.
Selama ini, pihaknya melihat ada kelemahan yang membuat persoalan-persoalan itu tak bisa diatasi.
"Persoalan dari hulunya dulu yang harus kita selesaikan. Perlu ada regulasi dan penanganan yang jelas," kata Syamsul.
Disamping itu, menurut Syamsul ada banyak hal yang perlu diperbaiki untuk mengatasi persoalan TKI ilegal.
Selain penempatan di luar negeri, sektor ekonomi, pelayanan pengurusan dokomen TKI juga perlu satu atap.
Upaya lainnya, perlu didorong ada MoU antara Pemerintah Indonesia dengan negara tempat penempatan TKI.
Kerjasama itu, dinilai akan lebih mempermudah pengawasan keberangkatan maupun kepulangan TKI.

Share this article

0 komentar:

Posting Komentar

 
Copyright © 2014 Berkunjung Batam • All Rights Reserved.
Template Design by BTDesigner • Powered by Blogger
back to top