Minggu, 18 Desember 2016

BPK Deadline Pemkab Bintan 60 Hari, Soal Pengelolaan BUMD Jadi Temuan



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepulauan Riau telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 laporan keuangan lembaga perwakilan dan pemerintah daerah.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II itu oleh BPK telah diterima Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam pada Jumat (16/12/2016) di Batam.
Dalmasri memastikan, sejumlah koreksi atas temuan BPK segera ditindaklanjuti dan dilengkapi lalu diserahkan sesuai deadline (batas waktu) dari BPK.
“Kita akan perbaiki segera, apalagi kita dikasih deadline 60 hari untuk itu. Sebagian dokumen kekurangan yang menjadi koreksi utama BPK sudah kita tindak lanjuti, dan itu akan segera diselesaikan dalam waktu dekat," tegasnya, Minggu (18/12/2016).

Dalmasri juga memastikan, mulai 2017, pihaknya akan lebih fokus dalam menata dan membina badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada. Kebetulan BUMD salah satu koreksi utama BPK kepada Pemda di Kepri untuk ditindalanjuti dalam waktu 60 hari.

BPK banyak memberikan koreksi laporan menyangkut pengembangan BUMD. Sejumlah koreksi seperti tidak dimaksukannya ikhtisar pengembangan BUMD dalam laporan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan reksa SKPD.

Koreksi lain, belum adanya standar operasional (SOP) pasti dalam pengembangan BUMD. Selain itu, belum ada identifikasi masalah masalah di BUMD dan bagaimana penyelesaiannya.
Regulasi pengembangan BUMD belum mutakhir, masih yang lama. Unsur unsur-unsur dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait BUMD belum dimasukan.
Unsur unsur dimaksud seperti tata kepegawaian, tata cara evaluasi, tata kelola perusahaan, perencanaan, laporan, pembinaan dan pengawasan BUMD, kerja sama BUMD, pinjaman dalamBUMD, satuan pengawasan intern, komite audit dan komite lainya yang diatur oleh undang-undang.

Kepala BPK Kepri Isman Rudi memberikan deadline 60 hari kepada pemda termasuk pemkab Bintan untuk melengkapi rekomendasiBPK dalam hal pengembangan fungsi BUMD.

"Semua harus dilengkapi dalam batas waktu 60 hari setelah berkas pemeriksaan dibacakan. Selanjutnya BPK akan melakukan evaluasi terhadap dokumen yang telah diserahkan kembali oleh masing-masing pemerintah daerah.”kata Rudi.
Share this article

0 komentar:

Posting Komentar

 
Copyright © 2014 Berkunjung Batam • All Rights Reserved.
Template Design by BTDesigner • Powered by Blogger
back to top