Jumat, 16 Desember 2016

Kondisi Geografi Rawan Banjir, Pemkab Anambas Kaji Jemaja Jadi Pulau Pariwisata. Ini Kata Bupati!



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tengah melakukan kajian terhadap PulauJemaja untuk kawasan pariwisata.
Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengatakan, untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya tengah mempersiapkan anggaran untuk mendatangkan tim ahli yang akan turun melakuka kajian dan penelitian pada sejumlah titik di PulauJemaja.
"Kami berkeinginan untuk mengembangkan potensi pariwisata diAnambas, termasuk di Pulau Jemaja. Nantinya, tim ahli akan memberikan rekomendasi mana wilayah yang bisa dikembangkan, sehingga kami ada dasar untuk mengembangkan wilayah itu," ujarnya Jumat (16/12/2016).
Haris menambahkan, sejumlah lokasi di Pulau Jemaja pun sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagao kawasan pulau kecil, konservasi dan penelitian. Hal ini pun sekaligus menegaskan komitmen Bupati terhadap rencana PT. KartikaJemaja Jaya (KJJ) yang hendak membuka perkebunan karet seluar 3.605 hektare.
Tidak hanya itu, kondisi geografis pada sejumlah desa yang memiliki cekungan serta memiliki potensi banjir, menjadi faktor lain yang menjadi pertimbangannya. "Ada beberapa desa yang kondisi geografisnya seperti itu. Hal ini yang kami kira perlu menjadi perhatian bersama. Pesan dari kementrian kepada kami pun, agar bagaimana penetapan kawasan ini bisa dijaga serta mendapat pengawasan," bebernya.
Tahapan proses perizinan PT. KJJ sebelumnya telah sampai ke Provinsi Kepri. Proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap perusahaan yang berniat membuka perkebunan karet seluas 3.605 hektar di Pulau Jemaja diketahui dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Provinsi Kepri.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kabupaten Kepulauan Anambas Agus Supratman kepada sejumlah awak media membenarkan adanya pembahasan AMDAL tersebut. Kendati demikian, dirinya hanya sebatas menghadiri karena mendapat undangan untuk menghadiri proses AMDAL tersebut pada minggu kemarin.
"Kapasitas kami secara undangan saja. bagaimana hasilnya, kami belum mengetahui karena masih dalam proses yang masih dilakukan," ujarnya Senin (12/12/2016) kemarin. Kendati demikian Agus menjelaskan, terdapat beberapa mekanisme yang harus ditempuh bila meman hasil kajian tim amdal mendapat restu dari Gubernur. Salahsatu hal yang perlu mendapat perhatian menurutnya mengenai Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang perlu dicermati.
"Kepala daerah punya wewenang untuk meninjau IUP. Seperti diketahui IUP yang dimiliki PT. KJJ saat ini sudah ada ketika masih bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, sementara proses AMDAL masih berjalan. Dalam hal ini, perlu ada kecermatan," ungkapnya.
Share this article

0 komentar:

Posting Komentar

 
Copyright © 2014 Berkunjung Batam • All Rights Reserved.
Template Design by BTDesigner • Powered by Blogger
back to top